Penanaman 1000 Pohon oleh Polres Berau

Penanaman mangrove oleh Kapolres Berau


PULAU DERAWAN – Masih dalam suasana Hari Bhayangkara ke-73, Polres Berau melaksanakan kegiatan Penanaman 1000 Pohon Mangrove di Tempat Wisata mangrove Tanjung Batu, Pulau Derawan pada Selasa(23/7) siang.

Kegiatan ini juga bagian dari rangkaian Peringatan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-67 tahun 2019 yang dilaksanakan secara live bersamaan dengan Penanaman Pohon Mangrove di Balikpapan yang dilaksanakan oleh Ketua Umum Bhayangkari Ny. Tri Tito Karnavian, OASE, Pengurus Pusat Bhayangkari dan Pengurus Bhayangkari Daerah Kalimantan Timur.


Kegiatan yang dipimpin oleh Kapolres Berau AKBP Pramuja Sigit Wahono, S.IK ini juga dihadiri oleh PJU Polres Berau, Kapolsek Jajaran Polres Berau, Bhayangkari Cabang Berau, Camat Pulau Derawan, Satuan Kerja Pemerintahan Pulau Derawan, Danramil Tanjung Batu, perwakilan perusahaan, para Kepala Kampung dan staff Kec. Pulau Derawan, Organisasi kepemudaan Pulau Derawan, serta para pelajar dan mahasiswa di Pulau Derawan.


Kapolres Berau AKBP Pramuja Sigit Wahono, S.IK menyampaikan kegiatan penanaman pohon ini dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisasi terjadinya erosi dan abrasi pantai, ini juga sebagai bentuk bahwa kepolisian juga peduli akan keseimbangan alam.
“Satu pohon(mangrove) yang kita tanam hari ini, terdapat ribuan harapan yang menyertainya. Salah satunya agar anak-cucu kita bisa menikmati hasil yang diberikan dari pohon ini,” ujar Kapolres.

Tolak Beroperasi di Berau, FPSB Datangi Bupati

TANJUNG REDEB – Usai melaksanakan demo pada Minggu (21/7) lalu. Penolakan warga terhadap toko swalayan nasional tersebut terus berlanjut dengan melakukan pertemuan langsung dengan Bupati Berau dan dinas terkait di Ruang Kakaban Gedung Pemkab Berau pada Selasa(23/7) sore. Beberapa perwakilan dari toko swalayan lokal serta HIPMI Berau hadir dalam pertemuan ini.


Perwakilan dari UMKM Berau, Yozzie Prize Avidar menuturkan merasa belum perlu menambah toko swalayan sebanyak 10 titik dan itu bersamaan. Kebutuhan dari masyarakat sudah tercukupi dengan toko swalayan yang ada sekarang. Andai hanya ditambah satu, itu bukan masalah. Karena tidak ingin menghalangi datangnya investor ke Bumi Batiwakkal.


“Berbeda bagi pelaku UMKM karena tidak akan pernah bisa memasukkan produknya ke toko swalayan tersebut. Karena ada minimal penitipan yang harus dipenuhi UMKM tersebut. Berbeda dengan toko swalayan lokal, produk kami bisa diterima untuk dimasukkan ke tokonya,” ujar Yozzie.


Datu Kesuma dari Dinas Perizinan Kabupaten Berau menjelaskan perihal masalah dari perizinan toko swalayan tersebut. Meski sudah mengantongi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), tapi tentu dengan beberapa persayaratan yang harus dipenuhi. Namun ada beberapa perijinan yang belum terpenuhi.


Dinas Perizinan berencana akan mengadakan pertemuan dengan pimpinan toko swalayan tersebut, karena sampai saat ini belum ada pertemuan antara Dinas Perizinan dengan pihak pemilik toko swalayan nasional tersebut. Yang ada hanya sekedar pertemuan dengan orang-orang lapangannya.


Usai pertemuan, saat diwawancara Bupati Berau Muharram menyampaikan dirinya tidak bisa langsung menolak ataupun menyetujui dibukanya toko swalayan tersebut tanpa adanya landasan hukum dan juga belum ada pertemuan dengan pihak toko swalayan nasional tersebut. Menurutnya, masalah ini perlu dikaji dan dipelajari dulu.


“Kalau masalah merugikan daerah sih nggak, ya. Tapi lebih ke keluhan dan toko lokal yang mempengaruhi eksistensi mereka, di sisi lain toko swalayan nasional itu juga harga barangnya relatif murah, pada akhirnya bisa membunuh pedagang kecil. Termasuk apakah bisa produk lokal bisa dimasukkan disitu, supaya bisa jadi penyalurnya juga gitu” ujar Muharram.